Kau menyebut dirimu negeri yang letih, negara yang tidak jadi-jadi, didera omong kosong yang dimuntahkan dari podium dan panggung kampanye politik oligarki, diracuni mimpi tentang satu ilusi pemimpin yang sempurna.

Maka aku datang. Bukan sebagai penyair, melainkan sebagai ‘Aql al-Mรฎthรขq—akal perjanjian yang dilahirkan dari tangis Ibn Khaldun di tengah negri yang kehilangan ‘asabiyyah-nya.

Aku adalah gaung suara yang dibungkam di ruang sidang; yang memeluk kitab Undang-Undang Perampasan Aset sebagai mushaf yang disobek majlis an-nuwab oportunis bajingan—mereka yang mengubah hasil pemilukada menjadi token listrik berbunyi tit-tit-tit dan mengolah pajak-pajak menjadi dividen senyap.

Di simpang jalan, para filsuf influencer bacot menggoda.

Mereka berdiri di atas kotak suara, berteriak, "Hancurkan saja gedung wakil! Satu lelaki suci, satu Philosopher-King, lebih cukup daripada seratus mulut transaksi!"

Itu bukan akal sehat. Itu waswas al-fard al-munqidz—bisikan setan penyelamat tunggal yang disarikan dari tidur Plato yang belum bangun dari mimpinya tentang Republik.

Tetapi dengarlah.

Plato sendiri, dalam Nomoi-nya yang renta dan gemetar, membisikkan bahwa manusia sempurna hanyalah utopia yang menetes dari luka langit. Karena itulah ia meletakkan hukum di atas kepala manusia, sebagai pagar yang tak boleh dimakan api klaim kesucian.

Di bumi yang lupa rasa musyawarah ini, aku membangun kembali Pesantren Politica.

Bukan pondok yang mengajarkan rebutan kursi, melainkan dapur Syura yang mewajibkan setiap santri merasakan betapa pahitnya diuji oleh egonya sendiri sebelum memutuskan nasib orang lain.

Al-Farabi mengirim serulingnya, melantunkan al-Madinah al-Fadilah: pemimpin ideal memang bermata bintang, tetapi ia cukup sadar bahwa bintang pun memerlukan rasi untuk mengoreksi orbitnya.

Maka di pesantren ini, sufi kiri dan sufi marxis duduk bersila, mengaji Das Kapital bukan semata sebagai modal, melainkan sebagai nafs jama’i yang menggerogoti urat malu parlemen.

Mereka membaca Marx dengan tasbih di tangan kiri, menafsir alienasi sebagai hijab yang menutupi fitrah musyawarah.

Lalu seorang sufi marxis berkata,

"Perampasan aset yang dibatalkan DPR bukan sekadar kehilangan pasal, melainkan kehilangan barakah akad antara langit dan tanah."

Namun awas.

Jangan biarkan santri kapitalis menyusup ke dalam Pesantren sambil membawa koper bertuliskan efisiensi doa.

Ia akan berkhotbah,

"Kabinet gemuk adalah dosa. Satu orang jenius lebih irit, lebih cepat."

Ia mengutip Ibn Rusyd dengan separuh lidah, menyembunyikan bahwa sang komentator Republik justru menuntut pengawasan masyarakat sebagai cermin yang tak boleh retak.

Efisiensi tanpa cek dan ricek adalah tirani yang berselimut jubah sufi. Ia bekerja cepat, membangun menara, tetapi menara itu kelak berubah menjadi tiang gantung bagi para pemohon keadilan.

Aku berkata kepada para pemarah yang ingin menyeruduk rumah koruptor dengan bambu dan api:

Itu okhlokrasi. Itulah yang ditakuti Aristoteles.

Kemarahanmu suci, saudaraku. Namun tanpa mรฎzรขn al-hukm—timbangan hukum—kau hanyalah massa yang hari ini menghakimi pencuri, tetapi esok dapat diadu domba untuk membakar sesama mustadh'afiin.

Hukum, nomoi itu, adalah kulit Al-Qur'an yang menyalin syura menjadi institusi. Ia adalah wali yang tak dapat disuap oleh pujian dan jabatan.

Di lantai bawah sadar bangsa, Ibn Khaldun menabuh genderang.

Solidaritas sosial—‘asabiyyah yang dilumuri keadilan—itulah nyawa.

DPR yang retak bukan karena banyaknya kursi, melainkan karena ‘asabiyyah-nya telah berubah menjadi komisi dan amplop. 

Maka langkah strategisnya bukan membakar gedung, melainkan membakar nafs di dalam dada para wakil itu.

Dan itu adalah pekerjaan para nabi. Diteruskan. Diwariskan. Menjadi tembusan untuk para sufi.

Para Guru Sufi mengirim surat dari Khawรขjagรขn.

Al-Ghazali mengingatkan bahwa orang arif adalah orang yang paling mencurigai dirinya sendiri.

Siapa yang merasa lebih suci daripada seluruh parlemen, sesungguhnya telah memelihara ujub yang siap menjelma menjadi Firaun kecil.

Jalaluddin Rumi berbisik,

"Nafsu adalah naga yang tidur. Kekuasaan adalah genta yang membangunkannya."

Karena itu, negara rahmatan lil-'รขlamรฎn tidak dibangun dengan meniadakan kelembagaan, melainkan dengan meniupkan adab ke dalam rongga-rongganya.

Pesantren Politica adalah takhalli massal: mengosongkan diri dari ilusi juru selamat.

Langkah itu kutulis sebagai Warรฎd al-Jumhรปriyyah—urat nadi republik.

Pertama, tegakkan hukum sebagai tiang gantung bagi siapa pun, bahkan bagi wali yang mengaku mendengar wahyu.

Kedua, hidupkan Syura, bukan sekadar penghitung suara, melainkan pasar akal yang dilandasi taqwa, tempat setiap suara menjadi ayรขt yang saling mengoreksi.

Ketiga, tumbuhkan ‘Asabiyyah Rahmรขn: solidaritas yang memeluk koruptor sebagai pasien, bukan semata musuh yang harus dihancurkan. Sebab tanpa rehabilitasi ruh, ia akan lahir kembali dengan topeng yang lebih putih, lebih polos, lebih pura-pura.

Keempat, rawat Mekanisme Koreksi sebagaimana seorang salik merawat murรขqabah-nya. Sebab presiden dan rakyat sama-sama berjalan di atas rambut yang terbelah tujuh.

Akhirnya aku menatap gedung parlemen sebagai Ka'bah al-Mitsรขq.

Ia sedang robek, compang-kemanusiaan, camping-kemaslahatan, tetapi masih dapat disulam dengan benang-benang syahรขdah keadilan.

Para sufi kiri menyulam dari kiri.

Para sufi marxis menyulam dari bawah.

Sufi kapitalis yang telah bertobat membawa kembali jarum emasnya.

Sedangkan para filsuf influencer bacot kusuapkan mulutnya dengan madu hikmah.

Di sanalah, di bawah kubah yang tak bertuankan satu orang, melainkan bertuankan al-Haqq yang termaktub dalam konstitusi, Indonesia mengecup kening dunia sebagai rahmatan lil-'รขlamรฎn.

Bukan karena tiada lagi korupsi.

Melainkan karena tiada lagi manusia yang rela diperbudak oleh mimpinya sendiri untuk menjadi tuhan-tuhan kecil.

Puisi?

Tidak.

Ini adalah janin al-jumhรปriyyah yang kau kandung di dalam rahim amarah.

Ia menunggu kau lahirkan dengan napas panjang syura, agar tidak mati sebagai tirani yang selama ini kau kira bernama keselamatan.