Saya (menyeruput kopi, menatap tenang)
Pak, saya mau tanya-tanya. Santai saja. Anggap ini bukan wawancara, bukan sidang, cuma obrolan warga yang penasaran.

Bapak mendukung program Makan Bergizi Gratis dan berbagai program turunannya, kan?

Pak Dewan (tersenyum kepedean)
Tentu. Itu program yang sangat baik. Termasuk program andalan pemerintah. Bukti bahwa negara hadir. Anak-anak butuh gizi supaya tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan.

Saya
Saya tidak memperdebatkan tujuan akhirnya. Siapa sih yang menolak anak sehat?

Yang saya pertanyakan adalah caranya.

Program sebesar itu dibiayai dari mana?

Pak Dewan
Ya... dari APBN.

Saya
APBN itu apa?

Pak Dewan (sedikit bingung)
Ya... anggaran negara.

Saya
Anggaran negara berasal dari mana?

Pajak rakyat.

Sebagian lagi dari utang.

Artinya, itu bukan uang presiden, bukan uang menteri, bukan uang DPR.

Itu uang rakyat.

Jadi mohon jangan dipresentasikan seolah-olah pemerintah sedang bersedekah kepada rakyat. Pemerintah hanya mengelola uang yang memang milik rakyat.

Pak Dewan (tertawa kecil)
Memang begitu mekanismenya. Negara mengelola pajak untuk kepentingan masyarakat.

Saya
Nah, kalau memang tujuan akhirnya membantu masyarakat miskin, saya ingin bertanya sederhana.

Kenapa bantuan harus diputar dulu melalui badan baru, vendor, katering, pengadaan, distribusi, rapat koordinasi, biaya operasional, biaya pengawasan, biaya administrasi, dan entah biaya apa lagi?

Kenapa tidak langsung diberikan kepada keluarga penerima?

Bukankah semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar peluang kebocoran?

Semakin banyak meja yang dilewati uang, semakin banyak pula tangan yang bisa ikut "mengelola".

Pak Dewan (senyumnya mulai menghilang)
Kalau uang diberikan langsung, nanti dipakai membeli rokok, pulsa, atau kebutuhan lain. Negara ingin memastikan bantuan benar-benar menjadi makanan bergizi.

Saya (tersenyum tipis)
Menarik.

Jadi rakyat miskin dianggap tidak mampu mengatur uangnya sendiri.

Tetapi birokrat dan korporat dianggap selalu mampu mengatur uang miliaran?

Padahal data kita menunjukkan sesuatu yang berbeda.

Korupsi pengadaan.

Markup.

Proyek fiktif.

Permainan tender.

Vendor titipan.

Biaya administrasi yang membengkak.

Kalau logikanya rakyat tidak boleh dipercaya karena bisa salah menggunakan uang, mengapa logika yang sama tidak dipakai terhadap birokrasi yang sudah berkali-kali terbukti menyalahgunakan anggaran?

Pak Dewan (mulai mengusap pelipis)
Kan ada audit.

Ada BPK.

Ada KPK.

Ada pengawasan DPR.

Saya
Betul.

Kalau pengawasan sudah sedemikian kuat, mengapa hampir setiap tahun tetap muncul kasus korupsi anggaran?

Bukankah itu justru menunjukkan bahwa sistem pengawasannya sendiri masih bermasalah?

(Pak Dewan terdiam beberapa detik.)

Saya
Sekarang saya ingin bertanya soal DPR.

Bapak sering berbicara tentang efisiensi negara.

Bagus.

Saya setuju.

Tapi kenapa efisiensi hampir selalu diarahkan ke rakyat?

Kenapa jarang dimulai dari DPR sendiri?

Anggota DPR ada sekitar lima ratus lebih, belum termasuk DPRD di seluruh Indonesia. Totalnya ribuan orang.

Pak Dewan
Maksudnya?

Saya
Berapa biaya yang dihabiskan negara setiap tahun untuk membiayai DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota?

Gaji.

Tunjangan.

Rumah dinas.

Mobil dinas.

Perjalanan dinas.

Reses.

Tenaga ahli.

Fasilitas.

Operasional.

Kalau semua dijumlahkan, nilainya sangat besar.

Sekarang pertanyaan saya sederhana.

Apakah seluruh biaya sebesar itu benar-benar menghasilkan kualitas legislasi yang sebanding?

Atau jangan-jangan biaya politik kita jauh lebih mahal daripada manfaat yang dirasakan rakyat?

Pak Dewan (mulai gelisah di kursinya)
Itu karena Indonesia negara besar. Semua daerah harus memiliki perwakilan.

Dan demokrasi memang membutuhkan biaya.

Saya
Representasi memang penting. Namun, pernahkah kita menghitung biayanya? Gaji, tunjangan, perjalanan dinas, reses, fasilitas, semuanya menghabiskan anggaran yang sangat besar. Pertanyaannya, apakah jumlah sebanyak itu benar-benar diperlukan? Bukankah efektivitas lembaga juga layak dievaluasi?

Saya setuju.

Demokrasi memang tidak gratis.

Tetapi demokrasi juga tidak kebal evaluasi.

Kalau sekolah dievaluasi...

Kalau rumah sakit dievaluasi...

Kalau kementerian dievaluasi...

Mengapa DPR seolah alergi dievaluasi?

Kalau pemerintah bisa memangkas anggaran kementerian, mengapa DPR tidak pernah terdengar paling depan mengusulkan penghematan fasilitasnya sendiri?

Pak Dewan (menelan ludah)
Semua ada mekanismenya.

Harus melalui undang-undang.

Harus dibahas bersama.

Saya
Saya tahu.

Saya bukan bertanya soal prosedur.

Saya bertanya soal keberanian politik.

Kalau besok ada usulan:

"Mari kurangi pemborosan biaya politik."

"Mari evaluasi jumlah lembaga."

"Mari pangkas fasilitas pejabat yang berlebihan."

Apakah Bapak akan menjadi orang pertama yang berdiri mendukung?

Atau justru menjadi orang pertama yang berkata,

"Nanti dulu..."

Karena begitu pembahasan menyentuh fasilitas sendiri, semangat efisiensi mendadak berubah menjadi seminar panjang tentang prosedur.

Pak Dewan (wajahnya mulai pucat)
Kita... bisa mengkajinya...

Perlu pembahasan...

Tidak bisa terburu-buru...

Saya (mendekat sedikit, suaranya tetap tenang)
Pak...

Rakyat tidak menuntut politisi hidup miskin.

Rakyat hanya meminta satu hal:

Jangan meminta rakyat terus berhemat sementara negara malah boros mengurus para pengurusnya.

Kalau efisiensi memang sebuah prinsip, mulailah dari atas.

Bukan hanya dari bawah.

Anggota DPR itu ada ratusan orang, mungkin sekitar 500-an.

Itu belum termasuk DPRD di daerah-daerah.

Padahal, 500 orang itu bisa menghabiskan uang negara sampai triliunan rupiah.

Sementara itu, kita cuma butuh 10–20 orang saja menjadi DPR.

Untuk apa negara ini memelihara begitu banyak anggota DPR? Gunanya juga tidak ada. Padahal, 10–20 orang saja sudah cukup.

Lalu, untuk apa dibuat sebanyak itu?

Boros uang negara dan potensi korupsinya juga tinggi.

Kan goblok negara ini. Sepuluh orang saja sudah cukup, kok memelihara 500 orang?

(Pak Dewan menarik napas panjang. Tangannya meremas tisu di atas meja. Ia melihat ke kanan, ke kiri, seolah berharap ada interupsi yang menyelamatkannya.)

Pak Dewan (berdiri perlahan)
Saya rasa... diskusi ini cukup sampai di sini.

Maaf ya... saya ada rapat mendadak.

Saya (ikut berdiri mencoba menahan pak Dewan untuk tidak pergi)
Pak... tunggu dulu. Saya belum selesai!

(Pak Dewan berbalik cepat berjalan keluar menuju parkiran, tidak menghiraukan panggilan saya. Baru beberapa meter berjalan, terdengar bunyi kecil yang cukup jelas. Pak Dewan cepirit)

Saya (Berlari ke pintu dan berteriak)
Pak... Pak .... jangan lupa cebok ya!